Hutang Indonesia Pintu Masuk Neoliberalisme.
Pesta demokrasi tanpa isu, Ibarat Pesta pernikahan tanpa musik, sepi, tidak menarik dan kurang meriah. Demikian halnya dengan Pilpres yang akan dilaksanakan oleh bangsa indonesia. Ibarat musik pada sebuah pesta yang selalu berubah sesuai dengan permintaan para tamu maka Pesta demokrasi juga seperti itu, isu yang dikembangkan pun selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik para mempelai yaitu para Capres dan cawapres yang memperebutkan Kursi Pelaminan dan Istana yang megah, Kursi Presdien yang ada di Istana negara.
Pada Pesta demokrasi pilpres 2009 juga tidak terlepas dari berbagai macam isu. Isu yang paling menarik adalah isu ekonomi yaitu antara sistem ekonomi Neoliberal dan ekonmi kerakyatan. Dimana salah satu dari psangan capres tersebut diisukan penganut sistem ekonomi neoliberalime, sedang kan pasangan capres lain dengan gencar membuat rasionalisasi bawa Neoliberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Capres lain bahwa yang cocok diterapkan di Indonesia saat ini adalah Ekonomi Kerakyatan.
Pertarungan Isu Neoliberalisme dan Ekonomi kerakyatan terbenam begitu saja tanpa ada sebuah konklusi. Yang jelas, bahwa pasangan Capres yang diisukan Neoliberalisme tersebut membantah habis-habisan bahwa dia bukan Penganut Neoliberalisme. Walaupun banyak kalangan menyatkan bahwa pasangan Capres terbut benar-benar penganut paham Neoliberalisme tentunya, dengan bukti-bukti dan data.
Isu Neoliberalisme digantikan dengan Isu hasil survey yang Kontroversial, dimana hasil Survey sebuah lembaga ini menurut beberapa pengamat tidak logis dan menguntungkan salah satu pasangan Capres.
Isu Hasil Survey Kontroversial tersebutpun hanya sebentar digantikan dengan isu utang yang dibuat oleh salah seorang Capres yang juga merupakan Presiden saat ini . Dimana Utang yang dibuat oleh Capres sangat besar. Ironisnya utang tersebut diperuntukan untuk Masyarakat berupa BLT. Pada Hal dikeluarkanya kebijakan itu sebagai bentuk konpensasi atas Naiknya BBM kepada rakyat miskin.Persoalan kemana Uang dari pinjaman tersebut kita batasi saja pada artikel ini. Yang jelas Utang negara indonesia saat ini besar.
Utang yang besar yang dimiliki indonesia ada pada Bank Dunia, Bank Asia dan beberapa lembaga batuan lainnya yang bila di total ada sekitar 1600 Triliun. dan untuk pada tahun 2009 ini Indonesia harus membayar 100 Triliun berupa cicilan dan bunga.
Untuk membayar utang sebesar itu tentunya membutuhkan kebijakan yang besar pula, salah satunya dari Pajak Investor dan Eksport. Untuk mendapatkan Pajak Investor yang besar tentunya pemerintah harus banyak mengundang Investor dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka supaya mereka dapat menanamkan modalnya di indonesia. Sehinggga apabila Investor tumbuh maka nilai eksport juga akan meningkat.
Sadar atau tidak sadar pemerintah yang membuat utang yang besar ini akan dihadapkan pada sebuah konskuensi dari utang tersebut. Sehinggga mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima intervensi baik politik maupun ekonomi dari Dunia maju sebagai negara peminjam karena negara negara peminjam itu tentunya punya kepentingan baik politik maupun ekonomi.
Dari uraian yang tidak lugas dan mungkin menurut pembca kurang nyambung diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Utang Indonesia yang begitu besar telah membuka pintu masuknya Neoliberalisme Ke Indonesia. Suka Tidak Suka, Mau tidak Mau, kita tidak bisa lagi menutupnya. karena bila kita menutupnya mak pintu itu akan pecah dengan sendirinya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyeleksi siapa yang masuk dan memonitornya. Supaya tidak menjadi epedemi ekonomi yang bisa mengahancurkan sistem ekonomi pancasila yang telah dengan susah payah dipikirkan oleh Founding Fathers kita.
Pesta demokrasi tanpa isu, Ibarat Pesta pernikahan tanpa musik, sepi, tidak menarik dan kurang meriah. Demikian halnya dengan Pilpres yang akan dilaksanakan oleh bangsa indonesia. Ibarat musik pada sebuah pesta yang selalu berubah sesuai dengan permintaan para tamu maka Pesta demokrasi juga seperti itu, isu yang dikembangkan pun selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik para mempelai yaitu para Capres dan cawapres yang memperebutkan Kursi Pelaminan dan Istana yang megah, Kursi Presdien yang ada di Istana negara.
Pada Pesta demokrasi pilpres 2009 juga tidak terlepas dari berbagai macam isu. Isu yang paling menarik adalah isu ekonomi yaitu antara sistem ekonomi Neoliberal dan ekonmi kerakyatan. Dimana salah satu dari psangan capres tersebut diisukan penganut sistem ekonomi neoliberalime, sedang kan pasangan capres lain dengan gencar membuat rasionalisasi bawa Neoliberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Capres lain bahwa yang cocok diterapkan di Indonesia saat ini adalah Ekonomi Kerakyatan.
Pertarungan Isu Neoliberalisme dan Ekonomi kerakyatan terbenam begitu saja tanpa ada sebuah konklusi. Yang jelas, bahwa pasangan Capres yang diisukan Neoliberalisme tersebut membantah habis-habisan bahwa dia bukan Penganut Neoliberalisme. Walaupun banyak kalangan menyatkan bahwa pasangan Capres terbut benar-benar penganut paham Neoliberalisme tentunya, dengan bukti-bukti dan data.
Isu Neoliberalisme digantikan dengan Isu hasil survey yang Kontroversial, dimana hasil Survey sebuah lembaga ini menurut beberapa pengamat tidak logis dan menguntungkan salah satu pasangan Capres.
Isu Hasil Survey Kontroversial tersebutpun hanya sebentar digantikan dengan isu utang yang dibuat oleh salah seorang Capres yang juga merupakan Presiden saat ini . Dimana Utang yang dibuat oleh Capres sangat besar. Ironisnya utang tersebut diperuntukan untuk Masyarakat berupa BLT. Pada Hal dikeluarkanya kebijakan itu sebagai bentuk konpensasi atas Naiknya BBM kepada rakyat miskin.Persoalan kemana Uang dari pinjaman tersebut kita batasi saja pada artikel ini. Yang jelas Utang negara indonesia saat ini besar.
Utang yang besar yang dimiliki indonesia ada pada Bank Dunia, Bank Asia dan beberapa lembaga batuan lainnya yang bila di total ada sekitar 1600 Triliun. dan untuk pada tahun 2009 ini Indonesia harus membayar 100 Triliun berupa cicilan dan bunga.
Untuk membayar utang sebesar itu tentunya membutuhkan kebijakan yang besar pula, salah satunya dari Pajak Investor dan Eksport. Untuk mendapatkan Pajak Investor yang besar tentunya pemerintah harus banyak mengundang Investor dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka supaya mereka dapat menanamkan modalnya di indonesia. Sehinggga apabila Investor tumbuh maka nilai eksport juga akan meningkat.
Sadar atau tidak sadar pemerintah yang membuat utang yang besar ini akan dihadapkan pada sebuah konskuensi dari utang tersebut. Sehinggga mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima intervensi baik politik maupun ekonomi dari Dunia maju sebagai negara peminjam karena negara negara peminjam itu tentunya punya kepentingan baik politik maupun ekonomi.
Dari uraian yang tidak lugas dan mungkin menurut pembca kurang nyambung diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Utang Indonesia yang begitu besar telah membuka pintu masuknya Neoliberalisme Ke Indonesia. Suka Tidak Suka, Mau tidak Mau, kita tidak bisa lagi menutupnya. karena bila kita menutupnya mak pintu itu akan pecah dengan sendirinya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyeleksi siapa yang masuk dan memonitornya. Supaya tidak menjadi epedemi ekonomi yang bisa mengahancurkan sistem ekonomi pancasila yang telah dengan susah payah dipikirkan oleh Founding Fathers kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar